Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Authors

  • Gatot Sugiharto Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

DOI:

https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936

Keywords:

Community Service Order, Criminal Law, Criminal Prosecution System

Abstract

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.

Author Biography

Gatot Sugiharto, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

References

BUKU DAN JURNAL

Chazawi, Adam (2001). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

___________________ (2002). Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arif, Barda Nawawi (1998). Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

__________________ (2000). Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

__________________ (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sukoco, Dwi Heru (1995). Profesi Pekerjaan sosisal. Bandung: Koperasi mahasiswa STKS Bandung.

Muladi (1985). Kutipan selekta, system peradilan pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.

__________________ (1995). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang. Pidato Pengukuhan Gurubesar Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.

Lamintang, PAF (1994). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.

Jamilah, Pitrotin (2014). KUHP (Kutab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Dunia Cerdas.

Sudarto (1986). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.

Sjahdeini, Sutan Remy (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.

Tongat (2001). Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moeljatno (2003). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP Tahun 2010). Jakarta: Bumi Aksara Draft

RKUHP tahun 2015

Downloads

Published

2016-02-01

How to Cite

Sugiharto, G. (2016). Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 7(3). https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936

Issue

Section

Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.