Judicial Mafia in Criminal Justice System and Its Countermeasure
DOI:
https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11263Keywords:
Judicial Mafia, Criminal Justice System, CountermeasuresAbstract
As a way of seeking justice, the judicial mafia is an outlaw action in the criminal justice process. Thus, it leads to judicial failure that damages the independence and impartiality of the court. That is because legal engineering carried out by judicial mafia syndicate violates the principles of due process of law in the criminal justice process. The current criminal justice process shows the blurring orientation of law enforcers in an effort to uphold the law and justice where the main purpose of litigation is not to uphold the law and justice, but to winning the cases. Therefore, it is necessary to overcome judicial mafia practices in the criminal justice system. The author uses normative juridical research method. The results of the study show that the cause of the flourishing judicial mafia in Indonesia’s criminal justice system is because law enforcement officers are not able to uphold their oaths of office. Therefore, overcoming judicial mafia practices can be done by penal or non-penal.
References
Arief, B. N. (2009). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.†Jakarta: Kencana.
Arief, B. N. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenamedia Group.
Ashman, C. R. (1973). The Finest Judge Money Can Buy. Los Angels: Nash Publishing.
Danilet, C. (2009). Corruption and Anti-Corruption in the Justice System. Bucharest: Editura C.H. Beck.
Daradono, D. (2007). Uang, Ideologi, Jabatan dalam Mafia Peradilan, Reduksi terhadap The Political. Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal Dan Studi Humanoria, 8(2).
Gunakaya, W. (2010). Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan “Gaya Sentrifugal†dan “Sentripetal†Hukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif). Jurnal Wawasan Hukum, 23(02), 167–197.
Hafrida. (2008). Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalm Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu. Jurnal Hukum Forum Cendekia, 18(2).
Indah S., C. M. (2011). Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum di Indonesia. MMH, 40(1), 60–65.
Jaya, N. S. P. (n.d.). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).
Mardin, N. (2007). Makna Kepala Putusan Pengadilan: Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tinjauan Rechtphilosopie). Jurnal Hukum Aktualita, 2(3).
Nugroho, H. (2007). Optimalisasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 17(4).
Rayenda, R. S. (2017). Reformasi sistem peradilan dalam rangka pemberantasan mafia peradilan. Bandung.
Said, N. A. (2011). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD. Jurnal Dinamika HUkum, 11, 135–149.
Wijoyanto, B. (2007). Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(1).
Wiriadinata, W. (2010). Masalah Mafia Peradilan dan Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, 12(1), 49–61.
Yuwono, I. D. (2010). Kisah Para Markus (Makelar Kasus). Jakarta: Media Pressindo.
