Customary Penalty Sanctions for Adultery Crimes in Temon Village, Arjosari District, Pacitan Regency
DOI:
https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a10662Keywords:
Customary Law, Adultery Crime, SanctionsAbstract
Today, some Indonesian still adhere to the customs that come from their respective regions. It also includes habits that are carried out repeatedly which becomes a rule or commonly referred to customary law. Based on the philosophical aspect of customary law that lives, grows and develops in the soul of the Indonesian people in accordance with the values of the Pancasila as stated in the opening of the 1945 Constitution, the existence of customary law is very influential on customary crimes that occur in certain regions. Customary violations are still commonly found in the community, especially adultery. The implementation of customary criminal sanctions is felt to provide satisfaction and a sense of justice for some people so that the people’s lifes can be balanced.
References
Andriasari, D. (2011). Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki. Syiar Hukum, 13(3), 265–279.
Apriani, D. (2015). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1–17.
Christianto, H. (2012). Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 42(2), 272–285.
Hadikusuma, H. (1979). Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni.
Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-’Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal EduTech, 3(2), 54–63.
Handoko, B., Effendi, E., & Hendra, R. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap pelaku zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 2(2), 1–16.
Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Mimbar Hukum, 22(3), 450–464.
Manan, B. (1991). Menulis Laporan Penelitian. Bogor.
Ridoi, M., Erdianto, & Diana, L. (2016). Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian†(Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 3(2), 1–15.
Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1–33.
Soekanto, S. (1996). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35.
Subari, A. S. (2010). Pokok-Pokok Hukum Adat (2nd ed.). Palembang: Universitas Sriwijaya.
Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, 28(1), 46–60.
Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 124–140.
Tijow, L. M. (2015). Dekontruksi Makna Perzinahan Pada Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Realitas social Masyarakat. Jurnal Hukum Legalitas, 8(1), 175–197.
Upara, A. R. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. Legal Pluralism, 4(2), 143–164.
