Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case

Brian Septiadi Daud, Bayu Ardian Aminullah, Nyoman Serikat Putra Jaya


Introduction to The Problem: The election is a way to choose leaders in both the legislative and executive fields. An election mechanism is also a form of power distribution and its limitation, so elections are an important activity for national development. Through this election, there are evil sparks that can be lit by those who have an evil character; one of these sparks is money politics. Therefore, the implementation of elections required law enforcement agencies to deal with election violations and election disputes under applicable rules.

Purpose/Objective Study: The purpose of this study is to find out how law enforcement in violations of money politics in Indonesia and how to deal with its violations.

Design/Methodology/Approach: This article is a doctrinal one and using normative legal research methods with a statutory approach. The statutory course referred to is an approach based on legal reviewers related to the problem being discussed.

Findings: In this study, the authors found that law enforcement of money politics in general elections in Indonesia must be based on established conditions. Such conditions are like implementing the regulations and force them to be implemented right away. Efforts that must be made in overcoming this violation in general elections in Indonesia are by making pre-eventive efforts. These efforts address election violations from the preparation step until the election implementation step. The second act is preventive actions, namely prevention efforts or non-penal measures before election crime. The third is a repressive effort that deals with corruption and focuses on the nature of the action, eradication, or suppression after the crime.

Paper Type: Research Article


Law Enforcement; General Election; Money Politics

Full Text:



A.T, M. T. N. P., Sunarto, & Raharjo, E. (2008). Upaya penanggulangan politik uang (money politic) pada tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak di

Provinsi Lampung. Ponale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 6(4), 1–14.

Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017. Masalah-Masalah Hukum, 45(1), 49.

Anggraeni, L., & Ramdhani, H. (2018). Pencegahan money politic dalam pemilihan umum melalui penguatan kebijakan non penal. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).

Asnawi, A. (2018). Penegakan hukum tindak pidana politik uang pemilihan umum legislatif pada masa kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 765.

Asnawi, A., & Mulyana, A. (2018). Penegakan hukum tindak pidana politik uang pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(2), 138.

Firmansyah, H. (2011). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum, 23(2), 376–393.

Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). Pencegahan politik uang pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Jurnal Lex Specialist, 1(1).

Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. Journal of Governance.

Kenedi, J. (2018). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: upaya mensejahterakan. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1).

Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). Jurnal Ulul Albab, 23(2), 110–116.

Lukmajati, D. (2016). Praktek politik uang dalam Pemilu legislatif 2014 (studi kasus di Kabupaten Blora). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7(1), 138–159.

Nail, M. H. (2019). Kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum. Jurnal Yuridis, 5(2), 245.

Norman, L. (2019). Pengaruh money politik palam penentukan kualitas pemilu di Indonesia. 1(1), 156–161. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1673-109-2116-1-10-20191012.pdf

Putri, M. P. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. Ejournal.Ilkom.Fisip-Unmul.Ac.Id.

Satria, H. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Integritas : Jurnal Anti Korupsi, 5(1), 1–14.

Sina, L. (2015). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Samarinda. Masalah-Masalah Hukum, 44(3), 372.

Sugiharto, I. (2016). Rekonstruksi penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah berbasis hukum progresif. Jurnal Pembaharuan Hukum.

Sulchan, A. (2014). Rekonstruksi penegakan hukum terhadap perkara pidana pemilihan umum berbasis nilai keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, I(3), 350–359.

Widodo, J. P. (2012). Reformasi sistem peradilan pidana dalam rangka penanggulangan mafia peradilan. Jurnal Dinamika Hukum.



  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Novelty

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal Hukum Novelty

ISSN 1412-6834 (Print)

ISSN 2550-0090 (Online)

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal Hukum Novelty Stats


Jurnal Hukum Novelty has been covered by the following indexing site:




Jurnal Hukum Novelty is member of: