Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
DOI:
https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a6914Keywords:
Limited Liability Company, Shareholder, Sole Proprietorship, ResponsibilityAbstract
Principally, the responsibility of shareholders based on positive law is limited to the amount of capital deposited. In accordance to Article 3 (1) of Company law number 40 year 2007, it confirms that company shareholder is not subjected to any personal liability for commitments made on behalf of company and shall not be liable for any loss exceeding its shares. The aim of this research is to figure out whether the subjective requirements of limited liability company establishment is absolute or not, and also to figure out how is the legal sanction of sole proprietorsip of a limited company. This research is a juridical normative research. The subjective requirement of limited company establishment is absolute. Limited company may be established by 2 (two) or more shareholders under the notarial deed. The legal sanction of sole proprietorship of a limited company is that the shareholder is personally liable of all company commitments and loss. The shareholders in maximally 6 (six) months after the company is legal under the notarial deed, is obliged to share part of it stock to other shareholders or the company issues a new stock to other. The shareholders are personally responsible if the shareholder is less than 2 (two) persons after 2 (two) months period given by the law.
References
a. Buku
Asofa, Burhan (2010). Metode Penelitian Hukum. Rhineka Cipta: Jakarta.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Sumardjono, Maria S.W. (2014). Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hujum. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Mahdi; Soesilowati, Sri, dkk. (2005). Hukum Perdata (Suatu Pengantar). Gitama Jaya: Jakarta.
Pramono, Nindyo (2013). Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono (2006). Penghantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Sri Redjeki Hartono. (1985). Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semarang.
Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan (2000). Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Raja Grafindo: Jakarta.
b. Jurnal
Simanjuntak, Angustinus (2010). Prinsip-Prinsip Managemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 12(2).
Budiono, Herlien (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. Jurnal RechtsVinding, 1(2).
Khairandy, Ridwan (2007). Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. Jurnal Hukum Bisnis, 26(3).
Kurniawan (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Mimbar Hukum, 26(1).
Syaifuddin, Muhammad (2011). Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 – Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11(2).
c. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 yang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
