Analisis Kenuikan dan “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sobirin Malian

Abstract


Kejahatan seksual yang meningkat fantastis baik secara kuantitatif maupun kualitatif di tahun 2016 ini, khususnya pada anak-anak, menghentak kita semua. Pemerintah pun lalu menetapkan negara dalam keadaan “darurat kejahatan seksual”. Beriringan dengan itu formula hukum pun dicari agar kejahatan seksual dapat ditekan seminimal mungkin. Puncaknya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  No.1 Tahun 2016. Persoalannya, PERPPU tersebut sejatinya mengandung “keanehan” dan “keunikan” di mana antara asas hukum satu dengan asas hukum lainnya saling bertentangan dan antara substansi hukum dan substansi etika profesi juga berlawanan, juga antara policy (perspektif politik) PERPPU yang dikeluarkan juga mengandung inkonsistensi atau “missing link” baik secara teori (das sollen) maupun dengan penerapannya (das sein).

Keywords


Kejahatan seksual; pidana; etika profesi dan politik

Full Text:

PDF

References


A. BUKU DAN JURNAL

Abbink, A.J. (1994). Culture of Violence: A Comparative Study of Cultural Forms of Violence Behaviour. Nijmegen.

Asshidiqie, Jimly (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

Bakhri, Syaiful (2016). Pidana Denda: Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peadilan. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta dan UMJ Jakarta.

Bentham,Jeremy (2010). Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung:Nuansa dan Nusamedia.

Bertens, K. (1999). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamidi, Jazim & Mutik, Kemilau (2011). Legislative Drafting. Yogyakarta: Total Media.

Indrati Soeprapto, Maria Farida (1998). Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Indrati Soeprapto, Maria Farida (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.