Pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama: Tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis

Budi Mulyono

Abstract


Artikel ini membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilihat dari tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis.Sebagai program kurikuler, pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang sebagaimana diharapkan bangsa dan negara dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga negara yang baik. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaran khususnya di jenjang SMP mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education”. Secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiologis, dalam teori perkembangan sosial Ericson anak usia SMP berada pada tingkat tingkat 5, Identity vs Role Confusion, dimana remaja sedang dalam usaha sedang mencari jati dirinya. Anak-anak remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami identitas dirinya. Secara yuridis, Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014, secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggungjawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility). Secara psikologis, masa remaja awal (Usia SMP) sudah mencapai tahap operasi formal. Pada usia ini secara mental anak telah dapat berpkir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkrit.


Keywords


pendidikan, kewarganegaraan, sekolah menengah pertama

Full Text:

PDF

References


Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). The role of civic education. Calabas: Center for Civic Education.

Budimansyah, D. (2007). Pendidikan demokrasi sebagai konteks civic education di Negara-negara berkembang. Jurnal Acta Civicus, Vol.1(No.1), 23–35.

Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). PKn dan masyarakat multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Budiningsih, A. (2005). Belajar dan pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartoonian, H. M. (1992). The social studies and project 2061: An opportunity for harmony. The Social Studies, 83(4), 160–163. https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224

Ibda, F. (2011). Perkembangan moral pada anak dan relevansinya dengan pendidikan. Jurnal Ilmiah Didaktika, XI(2), 380–391.

Kerr, D. (1999). Citizenship education : an international comparison. Practice. London: National Foundation for Education Research (NFER). Diambil dari https://www.nfer.ac.uk/research/centre-for-information-andreviews/inca/ts citizenship education an international comparison 1999.pdf

Santrock, J. W. (2003). Adolescence (perkembangan remaja). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Santrock, J. W. (2008). Psikologi pendidikan (2 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Santrock, J. W. (2014). Adolescene (15 ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Sapriya. (2007). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter warga negara. Jurnal Sekolah Dasar, 16(No.1), 22–32.

Slavin, R. E. (2011). Psikologi pendidikan: Teori dan praktik (8 ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Somantri, M. N. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis. (Sapriya & R. Machfiroh, Ed.). Bandung: Laboratorium PKn UPI.

Suparno, P. (2001). Perkembangan kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: Kanisius.

Surya, M. (2003). Psikologi pembelajaran dan pengajaran. Bandung: Yayasan Bhakti Winaya.

Ubaidillah, A., & Rozak, A. (2003). Pendidikan kewarganegara (civic education): Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.

Winataputra, U. S. (2015). Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.




DOI: http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v1i2.12719

Article Metrics

Abstract view : 2 times
PDF - 15 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Universitas Ahmad Dahlan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ISSN 2614-0039
Publish by Universitas Ahmad Dahlan

 View My Stats

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.